72 juta — itulah estimasi jumlah pekerja informal di Indonesia menurut data BPS 2023, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah menerima slip gaji, tidak terdaftar BPJS oleh perusahaan, serta tidak tahu apakah mereka wajib lapor pajak sendiri atau tidak. Di balik angka itu ada driver ojek online, kurir marketplace, desainer lepas, dan content creator — tulang punggung gig economy Indonesia yang tumbuh pesat tapi minim perlindungan.
Situasi ini makin kompleks karena platform digital — dari ride-hailing hingga marketplace — menyebut para pekerja ini sebagai "mitra", bukan karyawan. Satu kata yang mengubah segalanya: dari hak THR, status BPJS, hingga siapa yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan mereka.
Jawaban Singkat
Pekerja ojek online, kurir, dan freelancer platform digital di Indonesia wajib bayar dan lapor pajak sendiri jika penghasilan mereka melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) — yakni Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan untuk status TK/0. Karena mereka bukan karyawan tetap, platform tidak otomatis memotong dan menyetorkan PPh 21 atas nama mereka seperti yang dilakukan pemberi kerja pada pegawai tetap. Kewajiban ini melekat pada si pekerja — dan mengabaikannya bisa berujung pada sanksi bunga 2% per bulan dari DJP.
Status "Mitra" vs Karyawan: Satu Kata yang Mengubah Semua Hak Anda
Agus Pranoto, 34 tahun, pengemudi ojek online di Surabaya dengan penghasilan rata-rata Rp 6,5 juta per bulan, pernah mengira ia berhak mendapat THR dari aplikasinya menjelang Lebaran 2023. Ia tidak mendapatkannya — dan secara hukum, memang tidak bisa menuntutnya.
Di sinilah jantung dari seluruh perdebatan gig economy Indonesia: status hubungan kerja.
UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya secara eksplisit membedakan hubungan kerja (yang menghasilkan status karyawan dengan hak penuh) dari kemitraan (yang menempatkan pekerja sebagai mitra usaha mandiri). Platform ride-hailing dan marketplace umumnya mengklaim hubungan mereka dengan pengemudi/kurir adalah kemitraan — bukan ketenagakerjaan.
Implikasi langsung untuk pekerja gig:
| Aspek | Karyawan Tetap | Mitra Platform (Gig) |
|---|---|---|
| THR | Wajib diterima (UU 13/2003) | Tidak wajib secara hukum |
| BPJS Ketenagakerjaan | Didaftarkan pemberi kerja | Wajib daftar mandiri |
| BPJS Kesehatan | Iuran dibagi perusahaan | Bayar mandiri |
| PPh 21 | Dipotong & disetor pemberi kerja | Hitung & setor sendiri |
| Pesangon | Ada | Tidak ada |
| Cuti | Ada | Tidak ada |
Namun pada Maret 2024, pemerintah mengeluarkan SE Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2024 tentang perlindungan pekerja platform digital — sebuah surat edaran yang mendorong platform untuk memberikan perlindungan minimal, termasuk anjuran (bukan kewajiban) untuk memfasilitasi akses BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra. Ini sinyal bahwa regulasi sedang bergerak ke arah perlindungan lebih — tapi belum sampai mengubah status hukum menjadi karyawan.
So what artinya untuk Anda? Jika Anda pekerja gig, jangan tunggu platform mendaftarkan Anda ke BPJS — ambil inisiatif mendaftar mandiri sekarang. Jika Anda pemilik UMKM yang menggunakan jasa mitra freelance, pahami bahwa ada kewajiban pemotongan pajak yang berlaku tergantung jenis pekerjaan dan besaran pembayaran.
Pajak Pekerja Gig: Siapa Potong Apa, Berapa, dan Kapan?
batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahunan — pekerja gig dengan penghasilan di bawah ini tidak wajib bayar PPh
Sumber: DJP (2023)
Ini yang paling sering bikin bingung pekerja lepas dan freelancer ojek online: sistem pajak Indonesia tidak punya satu jalur tunggal untuk mereka. Ada dua skenario utama yang perlu dipahami:
Skenario 1: Anda Menerima Upah Harian atau Mingguan dari Satu Pemberi Kerja
Jika Anda bekerja sebagai pekerja tidak tetap dengan upah harian dari satu UMKM atau perusahaan, PMK 168/2023 mengatur penghitungan PPh 21 menggunakan skema TER (Tarif Efektif Rata-rata). Pemberi kerja yang membayar upah Anda wajib memotong PPh 21.
Contoh perhitungan konkret (upah harian, PMK 168/2023):
- Nama: Sari, desainer lepas, bekerja untuk CV Kreatif Nusantara
- Upah harian: Rp 350.000
- Hari kerja dalam sebulan: 20 hari → upah sebulan = Rp 7.000.000
- Status: TK/0 (lajang, tanpa tanggungan)
- Penghasilan setahun (disetahunkan): Rp 7.000.000 × 12 = Rp 84.000.000
- PTKP TK/0: Rp 54.000.000
- PKP: Rp 84.000.000 − Rp 54.000.000 = Rp 30.000.000
- PPh 21 setahun (tarif 5%): Rp 1.500.000
- PPh 21 per bulan: Rp 125.000
- PPh 21 per hari: Rp 125.000 ÷ 20 = Rp 6.250 (dipotong dari upah harian)
Pemberi kerja memotong Rp 6.250 per hari kerja dan menyetorkannya ke DJP. Sari tidak perlu menghitung atau menyetor sendiri — tapi wajib melapor SPT Tahunan.
Skenario 2: Anda Freelancer Multi-Klien atau Driver Platform
Di sini situasinya berbeda. Platform ride-hailing dan marketplace umumnya tidak memotong PPh 21 atas pendapatan mitra karena relasi kemitraan, bukan ketenagakerjaan. Artinya, Anda bertanggung jawab penuh.
Opsi terbaik untuk pekerja gig multi-sumber penghasilan: gunakan PP 23 Tahun 2018 — tarif PPh final 0,5% dari omzet bruto per bulan, untuk wajib pajak orang pribadi dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.
Contoh:
- Driver ojek online dengan pendapatan bruto Rp 6.000.000/bulan
- PPh final PP 23: 0,5% × Rp 6.000.000 = Rp 30.000/bulan
- Dibayar via kode billing e-billing DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
So what? Jika Anda driver atau freelancer dengan multi-klien, PP 23/2018 adalah jalur pajak paling simpel dan legal. Daftar NPWP dulu (bisa online di ereg.pajak.go.id), aktifkan e-billing, bayar Rp 30.000–Rp 50.000 per bulan, dan Anda sudah compliant. Lebih murah dari biaya tilang.
BPJS untuk Pekerja Gig: Cara Daftar Mandiri dan Berapa Iurannya
Pekerja gig tidak ditolak BPJS — mereka hanya tidak diarahkan untuk mendaftar. Perbedaan ini yang perlu diubah cara pandangnya.
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja informal bisa mendaftar secara mandiri sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Ini berlaku untuk driver ojek online, kurir, freelancer, dan pekerja platform lainnya.
Program yang bisa diikuti secara mandiri:
Cara daftar BPU BPJS Ketenagakerjaan:
- Buka situs bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi JMO
- Pilih "Daftar Peserta Bukan Penerima Upah"
- Siapkan: KTP, NPWP (jika ada), dan nomor rekening
- Tentukan upah yang ingin dilaporkan (minimal Rp 1.000.000, maksimal Rp 10.000.000 untuk BPU)
- Bayar iuran via transfer bank, Indomaret, atau aplikasi dompet digital
Untuk driver ojek online dengan pendapatan Rp 5–7 juta per bulan, kombinasi JKK + JKM saja sudah bisa dimulai dengan iuran sekitar Rp 36.000–Rp 43.000 per bulan — angka yang sangat terjangkau mengingat risiko kecelakaan di jalan.
So what untuk pemilik UMKM? Jika Anda menggunakan kurir atau driver lepas secara reguler — misalnya kurir harian untuk toko online Anda — pertimbangkan untuk memfasilitasi atau menanggung iuran BPJS mereka. Ini bukan kewajiban hukum saat ini, tapi merupakan praktik bisnis yang menurunkan risiko dispute dan meningkatkan loyalitas mitra.
Cara Kelola Keuangan Tanpa Slip Gaji: Framework untuk Pekerja Gig
Inilah tantangan nyata keuangan pekerja gig Indonesia: penghasilan tidak tetap, tidak ada slip gaji untuk pengajuan KPR atau kartu kredit, dan tidak ada struktur pengeluaran yang jelas. Menurut survei Katadata Insight Center (2022), hanya 23% pekerja platform digital di Indonesia mencatat pengeluaran dan pemasukan mereka secara rutin.
Kembali ke Agus di Surabaya: di bulan Lebaran ia bisa menghasilkan Rp 9 juta, tapi di bulan Februari hanya Rp 4,5 juta. Tanpa sistem, uang "lebih" di bulan ramai habis tanpa jejak sebelum bulan paceklik tiba.
Framework 3-Akun untuk Pekerja Gig
Buka tiga rekening terpisah (cukup di bank digital — bebas biaya admin):
- Rekening Operasional (50-60% penghasilan): Kebutuhan harian — bensin, makan, sewa, cicilan
- Rekening Buffer (20-25% penghasilan): Dana darurat + dana bulan sepi. Target: 3× rata-rata pendapatan bulanan
- Rekening Kewajiban (15-20% penghasilan): Iuran BPJS, pajak bulanan (PP 23), dan tabungan tahunan
Contoh alokasi untuk driver dengan penghasilan rata-rata Rp 6 juta/bulan:
| Rekening | Persentase | Nominal |
|---|---|---|
| Operasional | 60% | Rp 3.600.000 |
| Buffer | 25% | Rp 1.500.000 |
| Kewajiban (BPJS + pajak) | 15% | Rp 900.000 |
Untuk UMKM yang mempekerjakan mitra gig: dokumentasikan setiap pembayaran dengan invoice atau kuitansi digital. Ini bukan formalitas — ini bukti pemotongan PPh 23 yang dibutuhkan saat audit pajak.
Cara Pekerja Gig Bisa Tetap Dapat Akses Kredit
Tanpa slip gaji, bank konvensional memang sulit. Tapi ada jalur alternatif:
- Mutasi rekening 6 bulan terakhir — ini pengganti slip gaji di banyak fintech lending dan KUR BRI/BNI
- SPT Tahunan yang dilaporkan — bukti kepatuhan pajak meningkatkan credit scoring
- Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan — beberapa koperasi dan BPR menerimanya sebagai bukti "pekerjaan tetap"
So what? Memiliki NPWP aktif, lapor SPT, dan bayar BPJS mandiri bukan cuma soal kewajiban — ini investasi rekam jejak finansial yang suatu hari akan membuka akses ke KUR, KPR subsidi, dan asuransi.
Kesalahan Umum Pekerja Gig dan Pemilik UMKM
Kesalahan yang sering dilakukan pekerja gig:
- Tidak daftar NPWP karena merasa "tidak cukup penghasilan" — padahal NPWP bisa didaftarkan di mana saja dan gratis, dan tanpa NPWP kena potongan PPh 23 dua kali lebih besar saat menerima pembayaran dari klien korporat
- Mencampur rekening pribadi dan operasional — membuat rekonsiliasi pajak dan laporan keuangan menjadi mimpi buruk
- Tidak menyimpan bukti pengeluaran operasional — padahal biaya bensin, pulsa, dan perawatan kendaraan bisa jadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak (dengan catatan pembukuan normal, bukan PP 23)
- Terlambat lapor SPT Tahunan — sanksi Rp 100.000 untuk orang pribadi, kecil tapi menumpuk jika diabaikan bertahun-tahun
Kesalahan yang sering dilakukan pemilik UMKM:
- Tidak memotong PPh 23 saat membayar jasa freelancer di atas threshold — ini temuan umum saat pemeriksaan pajak
- Tidak membuat Bukti Potong PPh 23 — padahal freelancer membutuhkan ini untuk kredit pajak di SPT mereka
- Mengira semua pembayaran ke freelancer bebas pajak karena "tidak ada kontrak kerja formal"
Toko Online Fashion Ibu Rina, Bandung (3 karyawan tetap + 5 kurir lepas, omzet Rp 1,8 miliar/tahun)
Tantangan: Bayar kurir lepas Rp 1–2 juta per bulan tanpa dokumentasi — saat diperiksa DJP, tidak ada bukti potong PPh 23 selama 2 tahun
Solusi: Implementasi sistem invoice digital untuk setiap pembayaran kurir, otomatis hitung dan potong PPh 23, bukti potong diterbitkan bulanan
↑ Hasil: Tertib administrasi pajak, kurir senang karena punya bukti potong untuk SPT mereka, risiko sanksi DJP hilang
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah driver ojek online wajib punya NPWP dan lapor pajak?
Ya, jika penghasilan bruto melebihi Rp 4,5 juta per bulan (setara PTKP Rp 54 juta/tahun untuk status TK/0), driver ojek online wajib mendaftar NPWP dan melaporkan penghasilan via SPT Tahunan. Cara termudah adalah menggunakan skema PP 23/2018 dengan tarif flat 0,5% dari omzet — cukup bayar via e-billing DJP setiap bulan.
Berapa iuran BPJS mandiri untuk pekerja gig per bulan?
Untuk program JKK + JKM (yang paling relevan untuk driver dan kurir), iuran minimum sekitar Rp 16.800–Rp 43.000 per bulan tergantung upah yang dilaporkan. Pendaftaran bisa dilakukan online di aplikasi JMO tanpa perlu dokumen perusahaan.
Bagaimana cara pekerja freelance membuktikan penghasilan untuk pengajuan KPR?
Gunakan kombinasi: mutasi rekening 6 bulan terakhir (rekening terpisah khusus penghasilan pekerjaan), SPT Tahunan PPh yang sudah dilaporkan dan terbukti bayar, serta sertifikat BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti aktivitas ekonomi rutin. Beberapa bank seperti BRI dan BSI sudah memiliki skema KPR untuk pekerja informal dengan dokumen ini.
Kapan pemilik UMKM wajib memotong PPh 23 atas pembayaran ke freelancer?
Kewajiban pemotongan PPh 23 berlaku ketika pembayaran jasa profesional atau teknis kepada satu pihak melebihi Rp 300.000 dalam satu bulan kalender, dan si freelancer bukan pegawai tetap Anda. Tarifnya 2% jika freelancer ber-NPWP, 4% jika tidak. Bukti potong wajib diterbitkan dan diserahkan ke freelancer.
Apakah platform ojek online berkewajiban mendaftarkan driver ke BPJS?
Berdasarkan SE Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2024, platform didorong untuk memfasilitasi akses perlindungan sosial bagi mitra, namun ini belum bersifat kewajiban hukum yang mengikat seperti pada hubungan kerja formal. Praktis, driver masih harus daftar mandiri — tapi beberapa platform sudah mulai menyediakan akses BPJS bersubsidi sebagai benefit mitra.
Action Items: Mulai dari Mana Sekarang
Untuk pekerja gig dan freelancer:
- Daftar NPWP online di ereg.pajak.go.id — gratis, 15 menit, tidak perlu ke kantor pajak
- Aktifkan e-billing DJP dan set reminder bayar PP 23 setiap tanggal 10 bulan berjalan
- Daftar BPJS Ketenagakerjaan BPU via aplikasi JMO — mulai dari Rp 16.800/bulan
- Buka rekening terpisah untuk kewajiban (pajak + BPJS) — disiplin transfer 15–20% setiap terima penghasilan
- Simpan semua invoice dan bukti pembayaran digital — ini rekam jejak finansial Anda
Untuk pemilik UMKM yang menggunakan mitra gig:
- Buat template invoice/kuitansi digital untuk setiap pembayaran jasa lepas
- Hitung dan potong PPh 23 setiap pembayaran di atas threshold
- Terbitkan Bukti Potong PPh 23 — freelancer Anda membutuhkan ini untuk SPT mereka
- Pertimbangkan fasilitasi BPJS untuk mitra reguler — menurunkan risiko dispute dan meningkatkan retensi
Mencatat semua ini secara manual memang bisa membebani, terutama jika Anda mengelola 5–10 mitra sekaligus. Lebih dari 1.800 invoice telah diproses di FirstJournal sejak peluncuran di 2025, dari UMKM retail hingga bisnis F&B Indonesia — termasuk pencatatan pembayaran mitra lepas dengan otomasi penghitungan potongan pajak. Coba gratis di FirstJournal untuk mulai dokumentasi keuangan yang rapi tanpa harus jadi akuntan.
Regulasi dan Peraturan:
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja — klaster ketenagakerjaan, hubungan kerja dan kemitraan
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan — hak THR dan pesangon karyawan tetap
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (TER PPh 21)
- UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) — PPh Pasal 23
- SE Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan bagi Pekerja/Buruh pada Layanan Berbasis Aplikasi
- Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU)
Data dan Riset:
- Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023 — data pekerja informal Indonesia
- Katadata Insight Center, "Survei Pekerja Platform Digital Indonesia", 2022
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) — ketentuan PTKP dan tarif PPh orang pribadi 2023
Catatan: Angka dan regulasi dalam artikel ini valid per waktu penulisan. Konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar (IKPI) untuk situasi perpajakan spesifik Anda.
