Oktober 2023, CV Mitra Bangun Perkasa — kontraktor kecil di Semarang dengan 12 karyawan — menyelesaikan proyek renovasi gedung senilai Rp 500 juta. Masalahnya: selama 8 bulan pengerjaan, buku keuangan mereka mencatat nol pendapatan. Lalu bulan terakhir, Rp 500 juta masuk sekaligus. Laporan laba-rugi mereka terlihat seperti bisnis yang 7 bulan merugi, lalu tiba-tiba untung besar — padahal itu tidak mencerminkan realita operasional sama sekali.
Inilah kesalahan pencatatan yang paling sering dilakukan UMKM kontraktor dan bisnis proyek jangka panjang di Indonesia: mengakui pendapatan hanya saat proyek selesai (completed contract method), padahal PSAK 72 sudah mengatur bahwa pendapatan harus diakui sesuai progres penyerahan kepada pelanggan — bukan saat kontrak ditutup.
Jawaban Singkat

Untuk mencatat pendapatan proyek jangka panjang di pembukuan UMKM sebelum proyek selesai, gunakan metode percentage of completion (persentase penyelesaian): hitung dulu persentase progres proyek (biaya aktual ÷ total estimasi biaya), lalu akui pendapatan proporsional dari nilai kontrak di periode tersebut. Pendapatan yang sudah diakui tapi belum ditagih dicatat sebagai "Tagihan yang Belum Diterbitkan" (aset), bukan pendapatan diterima di muka. PSAK 72 (berbasis IFRS 15) mewajibkan pendekatan ini untuk kontrak jasa yang diserahkan over time — berlaku untuk kontraktor, developer software, hingga konsultan proyek.
Mengapa PSAK 72 Mengubah Cara UMKM Kontraktor Mengakui Pendapatan
Sebelum 2020, sebagian besar kontraktor Indonesia merujuk pada PSAK 34 yang secara eksplisit mengatur akuntansi kontrak konstruksi dengan metode percentage of completion sebagai standar utama. Ketika PSAK 72 (adopsi IFRS 15) mulai efektif berlaku untuk entitas non-publik secara bertahap, banyak UMKM bingung: apakah aturannya berubah?
Jawaban singkatnya: prinsip dasarnya sama, tapi framework berpikirnya lebih luas. PSAK 72 tidak lagi bicara "kontrak konstruksi" secara spesifik — ia bicara tentang performance obligation (kewajiban kinerja). Jika kewajiban kinerja Anda dipenuhi secara bertahap (over time), pendapatan diakui secara bertahap pula. Ini mencakup kontraktor bangunan, pengembang software dengan kontrak proyek, konsultan engineering, hingga jasa desain interior dengan proyek multi-bulan.
berlaku efektif untuk entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan mulai tahun buku 2020 — tapi survei Ikatan Akuntan Indonesia menunjukkan mayoritas UMKM kontraktor belum mengadopsinya secara konsisten
Tiga kondisi yang membuktikan pendapatan harus diakui over time menurut PSAK 72 paragraf 35:
- Pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seiring penjual melaksanakan kewajiban — misalnya jasa maintenance bulanan.
- Penjual menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama eksekusi — misalnya konstruksi gedung di lahan milik klien.
- Aset yang dibuat tidak punya penggunaan alternatif bagi penjual, dan penjual berhak atas pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai sampai saat ini.
Untuk kontraktor kecil yang bangun gedung, renovasi rumah, atau kembangkan sistem IT custom, kondisi nomor 2 dan 3 hampir selalu terpenuhi.
So what? Jika bisnis Anda mengerjakan proyek dengan durasi lebih dari satu periode pelaporan (satu kuartal atau satu tahun buku), Anda wajib mengakui pendapatan secara bertahap — bukan menunggu serah terima. Tidak melakukannya bukan hanya salah secara akuntansi, tapi juga membikin laporan keuangan Anda tidak bisa dipakai untuk pengajuan kredit bank atau tender pemerintah.
Cara Menghitung Persentase Penyelesaian: Tiga Metode yang Bisa Dipilih UMKM
Sebelum bisa mencatat jurnal, Anda harus bisa mengukur seberapa jauh proyek sudah selesai. PSAK 72 tidak memandatkan satu metode spesifik — yang penting konsisten dan dapat diverifikasi.
Metode cost-to-cost adalah yang paling umum dipakai UMKM karena datanya sudah ada di buku pengeluaran: tinggal bandingkan total biaya yang sudah dikeluarkan vs estimasi biaya total proyek.
Formula:
% Penyelesaian = Biaya Aktual s.d. Periode Ini ÷ Total Estimasi Biaya Proyek × 100%
Pendapatan Diakui Periode Ini = % Penyelesaian × Nilai Kontrak − Pendapatan yang Sudah Diakui Sebelumnya
Contoh Lengkap: Proyek Rp 500 Juta dengan Tiga Termin (30%-70%-100%)
Mari kita pakai kasus CV Mitra Bangun Perkasa dari pembuka artikel ini — tapi kali ini dengan pencatatan yang benar.
Detail proyek:
- Nilai kontrak: Rp 500.000.000
- Total estimasi biaya: Rp 380.000.000
- Durasi: 8 bulan (Maret–Oktober 2023)
- Termin tagihan: 3 kali (progres 30%, 70%, selesai 100%)
Tahap 1 — Termin Pertama: Progres 30% (Mei 2023)
Biaya aktual yang sudah dikeluarkan: Rp 114.000.000 % Penyelesaian: Rp 114.000.000 ÷ Rp 380.000.000 = 30% Pendapatan yang berhak diakui: 30% × Rp 500.000.000 = Rp 150.000.000
Kontraktor menerbitkan tagihan (progress billing) sebesar Rp 150.000.000 kepada klien.
Jurnal saat mengakui pendapatan dan menerbitkan tagihan:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Piutang Usaha | Rp 150.000.000 | — |
| — | — | Pendapatan Kontrak |
Jurnal saat biaya proyek dicatat (akumulasi s.d. Mei):
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Beban Kontrak (HPP Proyek) | Rp 114.000.000 | — |
| — | — | Kas / Utang Usaha |
Jurnal saat klien membayar tagihan termin 1:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas / Bank | Rp 150.000.000 | — |
| — | — | Piutang Usaha |
Catatan: Di titik ini, laba kotor yang sudah direalisasi = Rp 150.000.000 − Rp 114.000.000 = Rp 36.000.000 (margin 24%).
Tahap 2 — Termin Kedua: Progres 70% (Agustus 2023)
Biaya aktual kumulatif: Rp 266.000.000 % Penyelesaian kumulatif: Rp 266.000.000 ÷ Rp 380.000.000 = 70% Pendapatan kumulatif yang berhak diakui: 70% × Rp 500.000.000 = Rp 350.000.000 Pendapatan yang sudah diakui sebelumnya: Rp 150.000.000 Pendapatan diakui periode ini: Rp 350.000.000 − Rp 150.000.000 = Rp 200.000.000
Tagihan termin 2 diterbitkan: Rp 200.000.000
Jurnal pengakuan pendapatan + tagihan termin 2:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Piutang Usaha | Rp 200.000.000 | — |
| — | — | Pendapatan Kontrak |
Jurnal biaya tambahan periode Mei–Agustus:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Beban Kontrak (HPP Proyek) | Rp 152.000.000 | — |
| — | — | Kas / Utang Usaha |
(Rp 266.000.000 kumulatif − Rp 114.000.000 sebelumnya = Rp 152.000.000 tambahan)
Tahap 3 — Penyelesaian: Progres 100% (Oktober 2023)
Biaya aktual kumulatif final: Rp 385.000.000 (asumsi ada cost overrun kecil — estimasi awal Rp 380 juta, realisasi Rp 385 juta)
% Penyelesaian: 100% Pendapatan kumulatif diakui: Rp 500.000.000 Pendapatan sudah diakui sebelumnya: Rp 350.000.000 Pendapatan diakui periode ini: Rp 150.000.000
Tagihan final + retensi (jika ada): Rp 150.000.000
Jurnal pengakuan pendapatan final:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Piutang Usaha | Rp 150.000.000 | — |
| — | — | Pendapatan Kontrak |
Jurnal biaya final:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Beban Kontrak (HPP Proyek) | Rp 119.000.000 | — |
| — | — | Kas / Utang Usaha |
(Rp 385.000.000 − Rp 266.000.000 = Rp 119.000.000)
Laba kotor total proyek: Rp 500.000.000 − Rp 385.000.000 = Rp 115.000.000 (margin 23%)
Metode percentage of completion bukan sekadar aturan akuntansi — ini adalah cara bisnis Anda menceritakan kebenaran finansialnya di setiap bulan, bukan hanya di hari serah terima.
Kapan Pendapatan Dicatat sebagai "Tagihan yang Belum Earned" vs Sudah Earned
Ini bagian yang paling sering bikin bingung: apa bedanya Piutang Usaha, Tagihan Belum Diterbitkan (Unbilled Revenue), dan Pendapatan Diterima di Muka (Contract Liability)?
Situasi A — Pendapatan diakui > Tagihan diterbitkan (Unbilled Revenue): Progres fisik sudah 40%, tapi kontrak baru boleh tagih di milestone 30% dan 60%. Artinya ada gap: Anda sudah earned pendapatan 40%, tapi baru tagih 30%.
Selisih 10% nilai kontrak = Rp 50.000.000 dicatat sebagai:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Aset Kontrak (Unbilled Revenue) | Rp 50.000.000 | — |
| — | — | Pendapatan Kontrak |
Situasi B — Tagihan diterbitkan > Pendapatan diakui (Overbilling): Klien membayar uang muka 30% di awal, tapi progres baru 10%. Anda belum earned 20% sisanya.
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas / Bank | Rp 150.000.000 | — |
| — | — | Liabilitas Kontrak (Pendapatan Diterima di Muka) |
| — | — | Pendapatan Kontrak |
So what? Jika Anda menerima uang muka dan langsung mencatatnya seluruhnya sebagai pendapatan, laporan keuangan Anda menyesatkan — dan ini bisa jadi temuan saat audit kredit bank. Pisahkan selalu antara "kas yang sudah masuk" dan "pendapatan yang sudah earned".
Aspek Pajak: PPh Final Jasa Konstruksi yang Sering Terlewat
Akuntansi percentage of completion mengatur pelaporan laba di buku, tapi pajak penghasilan punya aturan sendiri.
Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009, jasa konstruksi dikenakan PPh Final — bukan PPh Pasal 25/29 progressif. Artinya pajak dihitung dari nilai pembayaran/termin yang diterima, bukan dari laba akuntansi.
tarif PPh Final jasa konstruksi untuk kontraktor kecil bersertifikat (SBU) — berlaku atas setiap termin pembayaran yang diterima
Sumber: PP 51/2008 jo. PP 40/2009 (2009)
Tarif PPh Final Jasa Konstruksi (PP 51/2008):
Catatan: Tarif di atas merujuk pada PP 51/2008 — verifikasi tarif terkini ke DJP atau konsultan pajak karena regulasi dapat diperbarui.
Implementasi untuk contoh kita:
- Termin 1 diterima Rp 150.000.000 → PPh Final = 2% × Rp 150.000.000 = Rp 3.000.000 (dipotong pemberi kerja atau disetor sendiri)
- Termin 2 diterima Rp 200.000.000 → PPh Final = Rp 4.000.000
- Termin 3 diterima Rp 150.000.000 → PPh Final = Rp 3.000.000
- Total PPh Final sepanjang proyek: Rp 10.000.000
Jurnal PPh Final saat menerima pembayaran termin (dipotong klien):
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas / Bank | Rp 147.000.000 | — |
| Pajak Dibayar di Muka (PPh Final) | Rp 3.000.000 | — |
| — | — | Piutang Usaha |
Tips Praktis dan Kesalahan Umum yang Harus Dihindari
✅ Yang harus dilakukan:
- Buat Estimasi Biaya Proyek di Awal — Tanpa angka estimasi biaya total yang solid, metode cost-to-cost tidak bisa dijalankan. Revisit estimasi setiap termin.
- Pisahkan Buku per Proyek — Gunakan kode proyek (cost center) berbeda untuk setiap kontrak. Ini memudahkan perhitungan % penyelesaian dan audit.
- Catat Revisi Kontrak Segera — Jika ada perubahan nilai kontrak (change order), update jurnal dan distribusi pendapatan di sisa termin.
- Dokumentasikan Dasar % Penyelesaian — Simpan berita acara progres, foto lapangan, atau laporan konsultan pengawas sebagai bukti untuk setiap pengakuan pendapatan.
- Rekonsiliasi Contract Asset/Liability tiap bulan — Pastikan saldo akun unbilled revenue dan advance payment selalu mencerminkan kondisi terkini.
❌ Kesalahan yang paling sering terjadi:
- Mencatat uang muka 100% sebagai pendapatan — Ini kesalahan paling fatal. Uang muka adalah liabilitas kontrak sampai pekerjaan dilaksanakan.
- Mengabaikan cost overrun — Jika biaya aktual melampaui estimasi, persentase penyelesaian naik lebih cepat dari proyeksi, tapi margin menyempit. Hitung ulang proyeksi laba segera.
- Lupa pisahkan retensi — Klien sering menahan 5-10% nilai kontrak sampai masa pemeliharaan selesai. Ini tetap piutang, bukan "belum earned" — akui sebagai pendapatan, tapi catat terpisah sebagai Piutang Retensi.
- Memakai metode berbeda antar proyek — PSAK 72 mensyaratkan konsistensi. Kalau sudah pilih cost-to-cost, pakai di semua proyek sejenis.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah UMKM kontraktor wajib pakai metode percentage of completion?
Jika proyek Anda memenuhi kriteria "diserahkan over time" menurut PSAK 72 paragraf 35 — yang hampir selalu terpenuhi untuk konstruksi fisik atau pengembangan sistem IT custom — maka ya, metode percentage of completion adalah satu-satunya pendekatan yang sesuai standar. Metode completed contract (akui semua di akhir) tidak lagi diizinkan di bawah PSAK 72 untuk kontrak jenis ini.
Berapa minimum nilai proyek agar pencatatan percentage of completion diperlukan?
PSAK 72 tidak menetapkan ambang batas nilai. Yang relevan adalah durasi dan materialitas: jika proyek berlangsung lebih dari satu periode pelaporan dan nilainya material terhadap total pendapatan bisnis Anda, metode ini wajib diterapkan. Untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar yang mengerjakan proyek 3 bulan atau lebih, pendekatan ini sangat direkomendasikan meski standar entitas mikro memberi sedikit kelonggaran.
Bagaimana jika estimasi biaya proyek berubah di tengah jalan?
Gunakan prospective adjustment (penyesuaian ke depan) — bukan restatement mundur. Hitung ulang persentase penyelesaian menggunakan estimasi biaya total yang diperbarui, lalu distribusikan pendapatan yang tersisa ke termin-termin berikutnya. Ini diatur dalam PSAK 72 sebagai perubahan estimasi akuntansi.
Kapan PPh Final jasa konstruksi harus disetor?
Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015, PPh Final jasa konstruksi harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran termin diterima (jika setor sendiri) atau tanggal 10 bulan berikutnya (jika dipotong klien). Pelaporan di SPT Masa PPh Final paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Apakah developer software dan konsultan IT juga pakai metode ini?
Ya — selama kontrak memenuhi kriteria over time di PSAK 72. Pengembang software dengan kontrak proyek (bukan SaaS berlangganan) yang membangun sistem custom untuk klien tertentu hampir pasti harus mengakui pendapatan secara bertahap. Gunakan metode output (persentase fitur atau modul yang sudah diserahterimakan) jika lebih mudah diukur daripada cost-to-cost.
Langkah Selanjutnya: Action Plan untuk UMKM Proyek
Jika bisnis Anda mengerjakan proyek jangka panjang dan selama ini mencatat pendapatan hanya saat serah terima, inilah yang perlu dilakukan sekarang:
- Audit kontrak aktif — Identifikasi semua proyek berjalan yang belum selesai. Hitung persentase penyelesaian per metode cost-to-cost untuk masing-masing.
- Buat template estimasi biaya per jenis proyek. Ini fondasi dari seluruh sistem percentage of completion.
- Setup akun baru di buku besar: Pendapatan Kontrak, Aset Kontrak (Unbilled Revenue), Liabilitas Kontrak (Advance from Customer), Piutang Retensi.
- Konsultasikan dengan akuntan untuk penyesuaian saldo awal jika ada kontrak multi-tahun yang sudah berjalan dengan metode lama.
- Gunakan software yang mendukung multi-proyek tracking — pencatatan percentage of completion secara manual di Excel sangat rawan error, terutama saat ada revisi kontrak atau change order.
Lebih dari 1.800 invoice telah diproses di FirstJournal sejak peluncuran di 2025, dari UMKM retail hingga bisnis F&B Indonesia — dan kami sedang mengembangkan fitur project-based accounting khusus untuk kontraktor dan bisnis proyek. Jika Anda ingin mencoba mencatat transaksi proyek dengan jurnal otomatis dan AI yang memahami konteks PSAK, coba gratis di FirstJournal.
Standar Akuntansi:
- PSAK 72 — Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (efektif 1 Januari 2020, adopsi dari IFRS 15 yang diterbitkan IASB). Ikatan Akuntan Indonesia.
- PSAK 34 — Kontrak Konstruksi (dicabut dan digantikan PSAK 72 untuk periode pelaporan mulai 2020). Ikatan Akuntan Indonesia.
Regulasi Perpajakan:
- PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
Referensi Tambahan:
- IFRS 15 — Revenue from Contracts with Customers. International Accounting Standards Board (IASB), 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia — Panduan Implementasi PSAK 72 untuk Entitas Swasta.



