Jawaban Singkat

Usaha laundry dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan PPh Final 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP 55/2022 (turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021). Untuk PPN: jasa laundry tidak otomatis kena PPN, tapi begitu omzet melampaui Rp 4,8 miliar atau Anda mengambil kontrak dari PKP (hotel, korporasi), Anda wajib dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN 11% atas setiap transaksi jasa. Di 2026, pelaporan dilakukan lewat sistem Coretax DJP — bukan DJP Online lagi.
Oktober 2024, seorang pemilik laundry kiloan di Bandung menerima tawaran kontrak dari sebuah hotel bintang tiga: cucian linen 400 kilogram per hari, senilai Rp 1,2 miliar per tahun. Ia langsung tanda tangan. Tiga bulan kemudian, ia menerima surat dari KPP setempat — omzetnya kini wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan ia harus menerbitkan Faktur Pajak untuk seluruh transaksi sejak tanggal pengukuhan. Tagihan PPN yang belum dipungut: Rp 132 juta.
Itulah jebakan paling umum di bisnis laundry Indonesia: bisnis yang terasa "kecil-kecilan" tiba-tiba masuk radar DJP ketika satu kontrak korporasi mengubah skalanya semalaman.
batas omzet tahunan sebelum usaha laundry UMKM wajib menjadi PKP dan memungut PPN 11%
Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021 (2022)
Di 2026, DJP semakin agresif menyisir sektor jasa informal lewat data pihak ketiga — transaksi QRIS, rekening koran, dan data kontrak dari hotel serta properti. Kalau Anda pemilik usaha laundry atau binatu, memahami pajak usaha laundry secara lengkap bukan lagi opsional.
Klasifikasi KLU Usaha Laundry: Pastikan Ini Sudah Benar di NPWP Anda
Sebelum bicara tarif pajak, ada satu hal yang sering dilewatkan: Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Berdasarkan PER-04/PJ/2020 tentang KLU Wajib Pajak, usaha laundry dan binatu masuk dalam:
KLU 9601 — Jasa Binatu/Laundry Mencakup: laundry kiloan, dry cleaning, cuci setrika, laundry linen hotel, dan jasa perawatan pakaian sejenis.
Mengapa KLU penting? KPP menggunakan KLU untuk:
- Menentukan profil risiko wajib pajak di sektor yang sama
- Membandingkan rasio pajak Anda dengan rata-rata industri (benchmarking DJP)
- Menentukan kewajiban pembuatan Bukti Potong dan jenis SPT yang relevan
So What? Kalau KLU di NPWP Anda masih terdaftar sebagai "perdagangan eceran" atau kosong, segera koreksi ke KPP sebelum lapor SPT Tahunan 2025 (deadline April 2026). Ketidaksesuaian KLU adalah salah satu pemicu SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan) dari DJP.
PPh Laundry UMKM: Kapan Pakai 0,5%, Kapan Pakai Tarif Umum?
Ini inti dari PPh laundry UMKM — dan ada dua rezim yang berlaku, tergantung skala bisnis Anda.
Rezim PPh Final 0,5% (PP 55/2022 jo. UU HPP)
Berdasarkan PP 55/2022 yang merupakan turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021 — menggantikan PP 23/2018 — usaha laundry yang memenuhi syarat berikut dikenakan PPh Final 0,5% dari peredaran bruto:
- Omzet per tahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar
- Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (kecuali CV/firma tertentu yang diatur lebih lanjut)
- Belum memilih untuk menggunakan tarif PPh umum Pasal 17
Masa berlaku PPh Final 0,5% untuk Orang Pribadi: 7 tahun sejak terdaftar atau sejak PP berlaku. Setelah masa itu habis, Anda otomatis beralih ke tarif umum.
Tarif Umum PPh Pasal 17 (Jika Omzet > Rp 4,8 Miliar atau Masa PPh Final Habis)
| Penghasilan Kena Pajak (per tahun) | Tarif PPh OP |
|---|---|
| s.d. Rp 60 juta | 5% |
| Rp 60 juta – Rp 250 juta | 15% |
| Rp 250 juta – Rp 500 juta | 25% |
| Rp 500 juta – Rp 5 miliar | 30% |
| Di atas Rp 5 miliar | 35% |
Untuk Wajib Pajak Badan (PT), tarif flat 22% dari penghasilan kena pajak.
Contoh Perhitungan PPh Final Laundry Kiloan
Profil Bisnis: Laundry kiloan "Bersih Jaya" milik Ibu Sari, Surabaya. Omzet per bulan rata-rata Rp 45 juta (Rp 540 juta per tahun).
PPh Final yang wajib disetor per bulan:
- Omzet bulan Oktober 2025: Rp 45.000.000
- PPh Final = 0,5% × Rp 45.000.000
- PPh Final = Rp 225.000
Setoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya via kode billing di Coretax atau Bank Persepsi. Kode MAP: 411128, Kode Jenis Setoran: 420.
So What? Rp 225.000 per bulan — atau Rp 2,7 juta per tahun — adalah beban pajak yang sangat manageable untuk bisnis dengan omzet Rp 540 juta. Jika Anda selama ini belum setor PPh Final, risiko denda administrasi 2% per bulan dari pokok pajak terutang jauh lebih besar dari biaya kepatuhannya sendiri. Lebih baik voluntary compliance sekarang.
Tarif PPh Final UMKM untuk laundry dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun
Kapan Jasa Laundry Kena PPN? Ini Jebakan yang Sering Menjerat Bisnis Laundry
PPN jasa laundry adalah area paling rawan bagi pemilik laundry yang mulai naik kelas. Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan PMK-131/PMK.03/2022, jasa laundry bukan termasuk jasa yang dikecualikan dari PPN — artinya, secara prinsip, jasa laundry adalah Jasa Kena Pajak (JKP).
Namun, kewajiban memungut PPN baru muncul setelah Anda dikukuhkan sebagai PKP. Pengukuhan PKP wajib dilakukan jika:
- Omzet 12 bulan terakhir melampaui Rp 4,8 miliar, atau
- Anda menerima kontrak dari PKP lain (hotel, korporasi) dan PKP tersebut meminta Faktur Pajak — ini yang paling sering mengejutkan pemilik laundry
Skenario Paling Berbahaya: Kontrak dengan Hotel atau Korporasi
Ketika sebuah hotel bintang empat minta Faktur Pajak atas jasa laundry linen Anda, itu sinyal bahwa hotel tersebut akan mengkreditkan PPN masukan dari tagihan Anda. Kalau Anda belum PKP dan tidak bisa terbitkan Faktur Pajak, dua hal bisa terjadi:
- Kontrak batal karena hotel tidak bisa input PPN masukan
- Anda diminta tetap terbitkan faktur, padahal belum PKP — ini pelanggaran pajak
Solusinya: Daftarkan diri sebagai PKP ke KPP sebelum menandatangani kontrak dengan PKP. Proses pengukuhan PKP biasanya 3-5 hari kerja.
Tarif PPN Jasa Laundry 2026
Berdasarkan PMK-131/PMK.03/2022 yang mulai berlaku 1 April 2022:
So What? Bagi laundry yang belum PKP dan omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar, tidak ada kewajiban PPN. Fokus Anda cukup pada PPh Final 0,5%. Tapi begitu ada satu kontrak korporat masuk, hitung dulu proyeksi omzet total — jangan sampai satu kontrak besar memaksa Anda jadi PKP tanpa persiapan sistem faktur pajak.
Satu kontrak laundry dari hotel bintang tiga bisa mengubah status pajak Anda semalaman — dari bebas PPN menjadi wajib terbitkan Faktur Pajak untuk seluruh transaksi.
Kewajiban PPh Pasal 21 TER Jika Laundry Punya Karyawan
Kalau usaha laundry Anda sudah punya karyawan — bahkan satu orang sekalipun dengan gaji tetap — Anda punya kewajiban memotong dan menyetor PPh Pasal 21 setiap bulan.
Berdasarkan PMK-168/PMK.03/2023 yang berlaku mulai Januari 2024, DJP menerapkan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) untuk pemotongan PPh Pasal 21 bulanan. Tarif TER dibagi tiga kategori berdasarkan status PTKP karyawan:
Contoh Pemotongan PPh 21 TER untuk Karyawan Laundry
Profil: Karyawan bernama Andi, lajang tanpa tanggungan (TK/0), gaji bulanan Rp 4.500.000.
Berdasarkan tabel TER A PMK-168/2023:
- Penghasilan bruto sebulan: Rp 4.500.000
- Tarif TER A untuk penghasilan bruto Rp 4.500.000 (TK/0): 0,25% (sesuai tabel TER A)
- PPh 21 dipotong = 0,25% × Rp 4.500.000 = Rp 11.250 per bulan
Setoran PPh 21 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Di bulan Desember, lakukan rekonsiliasi tahunan antara total PPh 21 yang dipotong bulanan vs. kewajiban tahunan sebenarnya — dan setor kekurangannya (atau kembalikan kelebihannya ke karyawan).
So What? Untuk laundry skala mikro dengan 2-3 karyawan bergaji di bawah UMR, kewajiban PPh 21 per bulan mungkin di bawah Rp 50.000 total — tapi kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 21 tetap berlaku setiap bulan, bahkan jika nihil. Melewatkan laporan nihil dikenai denda Rp 100.000 per SPT Masa.
Cara Lapor Pajak Laundry di Coretax 2026: Step by Step
Mulai 1 Januari 2025, seluruh pelaporan pajak beralih ke sistem Coretax DJP — menggantikan DJP Online, e-SPT, dan e-Filing lama. Berikut panduan pelaporan untuk kewajiban pajak binatu 2026:
Untuk PPh Final 0,5% (Bulanan)
- Login ke Coretax di coretax.pajak.go.id menggunakan NPWP + kata sandi terdaftar
- Pilih menu "Buat Setoran" → Jenis Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
- Isi peredaran bruto bulan bersangkutan (misalnya Rp 45.000.000)
- Sistem otomatis menghitung PPh Final = 0,5% × peredaran bruto
- Generate kode billing dan bayar via bank/ATM/m-banking
- Upload bukti bayar dan lapor SPT Masa PPh Final paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
Untuk PPN (Jika Sudah PKP)
- Setiap transaksi jasa laundry ke PKP: buat Faktur Pajak Keluaran di Coretax maksimal tanggal akhir bulan transaksi
- Kumpulkan Faktur Pajak Masukan (bahan cuci, listrik, dll.) yang bisa dikreditkan
- Lapor SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya via Coretax
- Setor kekurangan bayar PPN (PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan) paling lambat akhir bulan pelaporan
Untuk SPT Tahunan PPh (Tahunan)
- Wajib Pajak Orang Pribadi: lapor paling lambat 31 Maret tahun berikutnya
- Wajib Pajak Badan: lapor paling lambat 30 April tahun berikutnya
Kesalahan Umum yang Menjerat Pemilik Laundry
Berdasarkan pola kasus yang sering terjadi di usaha jasa skala UMKM, berikut kesalahan yang paling sering ditemukan:
- Tidak setor PPh Final meski omzet sudah besar — asumsi "bisnis kecil tidak perlu bayar pajak" tidak berlaku. PPh Final 0,5% berlaku sejak rupiah pertama omzet.
- Menerima kontrak hotel tanpa cek kewajiban PKP — seperti kasus pembuka artikel ini. Selalu proyeksikan total omzet sebelum tanda tangan kontrak baru.
- Mencampur uang operasional dan tabungan pribadi — membuat rekonsiliasi peredaran bruto jadi sulit dan berisiko under-reporting.
- Tidak lapor SPT Masa nihil — kewajiban pelaporan tetap ada meski tidak ada transaksi atau pajak nihil. Denda: Rp 100.000 per SPT Masa PPh 21, Rp 500.000 per SPT Masa PPN.
- KLU tidak sesuai di NPWP — membuat profil risiko DJP Anda tidak match dengan benchmark industri laundry, yang bisa memicu SP2DK.
- Tidak memisahkan omzet dari lini bisnis berbeda — misalnya laundry + toko deterjen. Keduanya punya KLU berbeda dan harus dilaporkan terpisah.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah usaha laundry kiloan kena PPN?
Tidak otomatis. Jasa laundry baru kena PPN 11% jika pemiliknya sudah dikukuhkan sebagai PKP — yaitu ketika omzet tahunan melampaui Rp 4,8 miliar atau secara sukarela mendaftar PKP. Laundry kiloan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dan belum PKP tidak perlu memungut PPN.
Berapa persen pajak penghasilan usaha laundry UMKM 2026?
PPh laundry UMKM yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, berdasarkan PP 55/2022. Setoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. FirstJournal dapat membantu otomatisasi perhitungan dan pembuatan kode billing dari plan Starter sehingga tidak ada bulan yang terlewat.
Bagaimana jika laundry saya menerima kontrak dari hotel?
Anda perlu memproyeksikan apakah total omzet (dari semua pelanggan, termasuk kontrak hotel) akan melampaui Rp 4,8 miliar. Jika ya, Anda wajib mendaftar PKP sebelum menjalankan kontrak dan menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap tagihan ke hotel tersebut.
Kapan laundry wajib memotong PPh Pasal 21 karyawan?
Sejak Anda memiliki minimal satu karyawan dengan penghasilan tetap. Berdasarkan PMK-168/PMK.03/2023, pemotongan PPh 21 menggunakan metode TER. Setoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20.
Apakah laundry yang baru buka wajib langsung bayar pajak?
Ya, sejak bulan pertama operasional. PPh Final 0,5% dihitung dari peredaran bruto, bukan dari laba — artinya meskipun Anda masih rugi di awal, kewajiban PPh Final tetap ada selama ada penerimaan dari pelanggan. Namun jika omzet bulan pertama Rp 0, tidak ada setoran yang perlu dilakukan.
Action Items: Checklist Kepatuhan Pajak Laundry 2026
Jika Anda pemilik usaha laundry, tiga langkah pertama yang harus dilakukan minggu ini:
- Cek KLU di NPWP — pastikan sudah tercatat sebagai KLU 9601 sesuai PER-04/PJ/2020
- Hitung akumulasi omzet 12 bulan terakhir — jika mendekati Rp 4,8 miliar, mulai konsultasikan kewajiban PKP ke konsultan pajak atau KPP
- Aktifkan akun Coretax di coretax.pajak.go.id dan pastikan data profil sudah sesuai
- Pisahkan rekening operasional bisnis dari rekening pribadi — ini bukan hanya soal pajak, tapi juga manajemen kas yang lebih sehat
- Buat sistem pencatatan omzet harian — sekecil apapun bisnis Anda, rekap harian adalah fondasi laporan pajak yang akurat
Lebih dari 1.800 invoice telah diproses di FirstJournal sejak peluncuran di 2025, dari UMKM retail hingga bisnis F&B Indonesia — termasuk usaha jasa yang butuh pencatatan omzet harian otomatis sebagai basis pelaporan PPh Final. Kalau Anda ingin sistem yang langsung menghitung PPh Final 0,5% dari setiap transaksi yang masuk dan menghasilkan rekap bulanan siap lapor, coba gratis di FirstJournal.
Regulasi & Peraturan:
- UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (menggantikan PP 23/2018)
- PMK-131/PMK.03/2022 tentang Penetapan Tarif PPN atas Jasa Kena Pajak Tertentu
- PMK-168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 (Metode TER)
- PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU 9601 Jasa Binatu/Laundry)
- PMK-99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018 (referensi historis PPh Final UMKM)
Data & Referensi:
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI — data kewajiban PKP dan batas omzet
- Kementerian Keuangan RI — tarif TER PPh Pasal 21 berdasarkan PMK-168/2023
- Coretax DJP (coretax.pajak.go.id) — sistem pelaporan pajak aktif 2025–2026
Catatan: Angka dan contoh dalam artikel ini bersifat ilustratif. Konsultasikan situasi pajak spesifik Anda dengan konsultan pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak setempat.



