Oktober 2023, sebuah usaha sablon kaos di Bandung dengan 12 tenaga borongan lepas kena teguran dari kantor pajak. Bukan karena tidak bayar pajak — tapi karena memotong PPh 21 dari upah borongan dengan cara yang salah selama dua tahun: mereka menghitung pajak dari total pembayaran bulan itu tanpa memperhatikan aturan dasar harian lepas, sehingga ada bulan di mana mereka memotong terlalu besar dan bulan lain tidak memotong sama sekali.
Ironisnya, hampir tidak ada panduan yang membahas ini secara spesifik untuk industri percetakan, sablon, dan konveksi — padahal skema bayar per lembar, per lusin, atau per batch adalah realita operasional sehari-hari di ribuan UMKM manufaktur ringan Indonesia.
Jawaban Singkat
PPh 21 pekerja borongan percetakan, sablon, dan konveksi dihitung berdasarkan upah harian yang disetarakan — total upah borongan dibagi jumlah hari kerja aktif dalam periode tersebut. Jika upah harian yang disetarakan ≤ Rp 450.000, tidak ada pemotongan PPh 21. Jika melebihi batas tersebut, tarif progresif berlaku sesuai PMK 168/2023, dihitung dari penghasilan neto setelah dikurangi PTKP harian. Untuk mitra kontrak produksi tetap (bukan harian lepas), perlakuannya berbeda — dihitung bulanan seperti karyawan reguler dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER).
Mengapa Upah Borongan Punya Aturan Pajak Tersendiri
Dalam industri percetakan dan sablon, satu pekerja bisa menghasilkan 800 lembar cetak offset dalam tiga hari, lalu tidak bekerja selama seminggu karena tidak ada order. Pola kerja ini tidak cocok dengan asumsi gaji bulanan tetap yang menjadi basis kebanyakan panduan PPh 21.
Secara hukum, upah borongan diakui oleh UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai salah satu bentuk pengupahan yang sah — di mana besaran upah ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang diselesaikan, bukan waktu hadir.
UMKM manufaktur ringan Indonesia yang menggunakan tenaga borongan lepas sebagai basis produksi utama
Dari perspektif pajak, PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan PPh 21 dan PMK 168/2023 membedakan dua kategori pekerja yang relevan untuk UMKM produksi:
- Pegawai tidak tetap/tenaga lepas harian — bekerja berdasarkan kehadiran aktual, dibayar per hari atau per hasil dengan periode tidak menentu
- Bukan pegawai dengan kontrak berkesinambungan — mitra produksi yang terikat kontrak jangka tertentu, menerima pembayaran reguler, dan dianggap memiliki hubungan usaha berkelanjutan
Kesalahan paling umum: UMKM memperlakukan semua pekerja borongan sebagai kategori yang sama, padahal perlakuan pajaknya berbeda signifikan.
So what? Jika usaha percetakan atau sablon Anda membayar lebih dari satu tipe pekerja borongan, Anda perlu dua alur perhitungan pajak yang berbeda — dan mencampuradukkan keduanya adalah sumber utama kesalahan SPT yang berujung Surat Tagihan Pajak (STP).
Skenario 1: Hitung PPh 21 Pekerja Harian Lepas Borongan
Ini adalah skenario paling umum di UMKM percetakan dan sablon: Pak Rudi, tukang sablon lepas di Yogyakarta, datang bekerja 15 hari dalam bulan Maret. Total upah borongan yang diterima: Rp 6.750.000 (dihitung dari Rp 450.000 per hari efektif kerja).
Step-by-Step Perhitungan
Langkah 1 — Hitung upah harian yang disetarakan: Rp 6.750.000 ÷ 15 hari = Rp 450.000/hari
Langkah 2 — Cek threshold harian (PMK 168/2023):
- Jika upah harian ≤ Rp 450.000 → tidak ada pemotongan PPh 21
- Jika upah harian > Rp 450.000 → lanjut ke Langkah 3
Dalam kasus Pak Rudi: Rp 450.000 tepat di batas threshold → tidak dipotong PPh 21.
Sekarang ubah skenario: upah borongan Pak Rudi bulan April adalah Rp 9.600.000 untuk 16 hari kerja.
Rp 9.600.000 ÷ 16 hari = Rp 600.000/hari
Langkah 3 — Hitung penghasilan neto harian:
PTKP harian untuk TK/0 = Rp 54.000.000 ÷ 360 = Rp 150.000/hari
Penghasilan neto harian = Rp 600.000 − Rp 150.000 = Rp 450.000
Langkah 4 — Annualisasi dan hitung pajak:
Penghasilan neto setahun (proyeksi) = Rp 450.000 × 360 = Rp 162.000.000
PPh 21 setahun (tarif progresif Pasal 17):
- 5% × Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000
- 15% × Rp 102.000.000 = Rp 15.300.000
- Total PPh 21 setahun = Rp 18.300.000
Langkah 5 — Hitung potongan per hari dan per bulan:
PPh 21 per hari = Rp 18.300.000 ÷ 360 = Rp 50.833
PPh 21 bulan April = Rp 50.833 × 16 hari = Rp 813.333
Upah bersih yang diterima Pak Rudi = Rp 9.600.000 − Rp 813.333 = Rp 8.786.667
So what? Angka pemotongan berubah setiap bulan tergantung jumlah hari kerja aktual — bukan flat tiap bulan. Ini berarti admin keuangan UMKM harus menghitung ulang setiap periode pembayaran, bukan copy-paste angka bulan lalu.
Skenario 2: Mitra Kontrak Produksi Tetap — Perlakuan Berbeda yang Sering Salah Kaprah
Ambil contoh lain: CV Maju Cetak di Semarang memiliki seorang operator mesin offset bernama Ibu Sari yang terikat kontrak produksi 6 bulan, dibayar per 1.000 lembar cetak. Rata-rata Ibu Sari menerima Rp 4.200.000 per bulan dari pekerjaan ini. Ini bukan pekerja harian lepas biasa — ini bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan.
mengubah mekanisme TER (Tarif Efektif Rata-rata) untuk pemotongan PPh 21 bulanan, berlaku efektif Januari 2024
Sumber: Kementerian Keuangan (2023)
Untuk kategori ini, PMK 168/2023 mengatur bahwa pemotongan dihitung dengan metode gross-up bulanan, dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar 50% dari penghasilan bruto (karena diasumsikan tidak memiliki NPWP perusahaan atau bukti biaya jabatan formal).
Step-by-Step Perhitungan Mitra Kontrak
Data:
- Penghasilan bruto per bulan: Rp 4.200.000
- Status: TK/0 (tidak kawin, tidak tanggungan)
- Memiliki NPWP pribadi
Langkah 1 — Hitung DPP: DPP = 50% × Rp 4.200.000 = Rp 2.100.000
Langkah 2 — Annualisasi DPP: Rp 2.100.000 × 12 = Rp 25.200.000
Langkah 3 — Kurangi PTKP: PTKP TK/0 = Rp 54.000.000 Penghasilan kena pajak = Rp 25.200.000 − Rp 54.000.000 = Rp 0 (negatif)
→ Tidak ada PPh 21 yang dipotong pada penghasilan Rp 4.200.000/bulan untuk TK/0.
Sekarang jika kontrak lebih besar — misalnya Rp 12.000.000/bulan:
DPP = 50% × Rp 12.000.000 = Rp 6.000.000 Annualisasi = Rp 6.000.000 × 12 = Rp 72.000.000 PKP = Rp 72.000.000 − Rp 54.000.000 = Rp 18.000.000 PPh 21 setahun = 5% × Rp 18.000.000 = Rp 900.000 PPh 21 per bulan = Rp 900.000 ÷ 12 = Rp 75.000
So what? Banyak UMKM konveksi dan percetakan membayar mitra kontrak di kisaran Rp 3−5 juta per bulan — dan untuk TK/0 di rentang ini, kemungkinan besar tidak ada PPh 21 yang harus dipotong. Namun kewajiban Anda sebagai pemotong pajak tetap ada: bukti potong Formulir 1721-VI wajib diterbitkan bahkan jika nilai pajak = Rp 0.
Tidak ada pemotongan PPh 21 bukan berarti tidak ada kewajiban administrasi pajak. Bukti potong tetap harus dibuat — ini yang membedakan UMKM yang siap audit dari yang tidak.
Jurnal Akuntansi untuk Pembayaran Upah Borongan: Template yang Bisa Langsung Dipakai
Ini bagian yang paling jarang dibahas di panduan akuntansi generik. Bagaimana mencatat pembayaran upah borongan di buku kas UMKM percetakan?
Jurnal untuk Pekerja Harian Lepas Borongan (Skenario April, Pak Rudi)
| Tanggal | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 30 Apr | Biaya Upah Borongan | Rp 9.600.000 | — |
| 30 Apr | Utang PPh 21 | — | Rp 813.333 |
| 30 Apr | Kas/Bank | — | Rp 8.786.667 |
Saat setor PPh 21 ke kas negara (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya):
| Tanggal | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 10 Mei | Utang PPh 21 | Rp 813.333 | — |
| 10 Mei | Kas/Bank | — | Rp 813.333 |
Jurnal untuk Mitra Kontrak Produksi (Ibu Sari, Rp 12 juta/bulan)
| Tanggal | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 31 Okt | Biaya Jasa Produksi | Rp 12.000.000 | — |
| 31 Okt | Utang PPh 21 | — | Rp 75.000 |
| 31 Okt | Kas/Bank | — | Rp 11.925.000 |
So what? Pemisahan akun bukan sekadar rapi — ini menentukan apakah biaya produksi Anda terhitung benar di HPP, yang berdampak langsung ke perhitungan laba kotor dan basis PPh Badan atau PPh Final UMKM (PP 23/2018).
Kesalahan Umum UMKM Percetakan dan Sablon dalam Administrasi Upah Borongan
Berdasarkan pola kasus yang sering terjadi di UMKM manufaktur ringan, berikut kesalahan yang paling sering ditemukan:
-
Menganggap upah borongan = jasa sehingga memotong PPh 23 (2%) — Ini salah. Jika pekerja adalah individu (orang pribadi), pemotongannya adalah PPh 21, bukan PPh 23. PPh 23 berlaku untuk pembayaran ke badan/perusahaan, bukan individu.
-
Tidak membuat bukti potong Formulir 1721-VI meski nilai pajak Rp 0 — Ini risiko administrasi yang bisa berujung sanksi Pasal 13 UU KUP.
-
Mencatat seluruh pembayaran borongan sebagai "Biaya Lain-lain" alih-alih memisahkan ke akun tenaga kerja langsung — membuat HPP tidak akurat.
-
Menggunakan jumlah hari kalender (30/31 hari) alih-alih hari kerja aktual saat menghitung upah harian yang disetarakan — menghasilkan angka pajak yang terlalu kecil.
-
Tidak memperbarui status PTKP pekerja — pekerja yang menikah atau punya tanggungan berhak atas PTKP lebih tinggi (K/1 = Rp 58.500.000, K/2 = Rp 63.000.000), dan ini menurunkan atau menghilangkan kewajiban potong pajak.
-
Membayar upah borongan tunai tanpa rekap harian — tanpa dokumentasi jumlah hari kerja aktual, perhitungan upah harian yang disetarakan tidak bisa dibuktikan saat pemeriksaan.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah pekerja borongan harian wajib punya NPWP agar bisa dipotong PPh 21?
Tidak wajib punya NPWP untuk dipotong PPh 21. Namun jika pekerja tidak memiliki NPWP, berdasarkan PMK 168/2023, tarif pemotongan PPh 21-nya lebih tinggi 20% dari tarif normal. Ini insentif bagi UMKM untuk mendorong pekerja borongan mereka memiliki NPWP.
Bagaimana cara hitung PPh 21 jika upah borongan dibayar per lusin atau per batch, bukan per hari?
Upah per lusin atau per batch tetap harus dikonversi ke "upah harian yang disetarakan" dengan membagi total upah dengan jumlah hari kerja aktual yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jumlah hari kerja aktual harus terdokumentasi (misalnya dari absensi atau surat perintah kerja).
Kapan UMKM percetakan wajib setor dan lapor PPh 21 pekerja borongan?
Setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran upah. Pelaporan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, diundur ke hari kerja berikutnya.
Apakah pekerja sablon lepas yang hanya bekerja 1-2 hari per bulan tetap harus dibuatkan bukti potong?
Ya, selama ada hubungan pemberi kerja dan penerima penghasilan (meski nilai pajak = Rp 0), bukti potong Formulir 1721-VI wajib dibuat dan diserahkan kepada pekerja. Ini adalah hak pekerja dan kewajiban UMKM sebagai pemotong pajak.
Apakah biaya upah borongan bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto untuk PPh Badan UMKM?
Ya, biaya upah borongan yang terdokumentasi dengan baik (ada bukti pembayaran, bukti potong, dan rekap produksi) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi UMKM yang menggunakan skema PPh normal. Untuk UMKM yang menggunakan PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23/2018, biaya ini tidak mempengaruhi perhitungan pajak karena basis pajaknya adalah omzet bruto.
Action Items untuk UMKM Percetakan, Sablon, dan Konveksi
Jika usaha Anda rutin menggunakan tenaga borongan, lakukan lima langkah ini sebelum periode pembayaran berikutnya:
- Klasifikasikan pekerja Anda sekarang — mana yang harian lepas murni, mana yang sudah masuk kategori kontrak berkesinambungan. Ini menentukan alur perhitungan pajak yang berbeda.
- Siapkan form rekap harian yang mencatat nama pekerja, tanggal hadir aktual, volume pekerjaan, dan total upah per periode — ini fondasi perhitungan upah harian yang disetarakan yang bisa dibuktikan ke fiskus.
- Buat dua akun terpisah di buku kas: "Biaya Upah Borongan" (tenaga harian lepas) dan "Biaya Jasa Produksi" (mitra kontrak) — dan pastikan HPP Anda memasukkan keduanya secara konsisten.
- Verifikasi status PTKP setiap awal tahun — kumpulkan Formulir 1721-A1 atau surat pernyataan status dari pekerja borongan yang rutin bekerja dengan Anda.
- Otomasi pembukuan dan slip potong pajak agar tidak ada periode yang terlewat — coba gratis di FirstJournal yang dirancang untuk UMKM dengan pola transaksi tidak beraturan seperti pembayaran borongan berbasis batch produksi.
Lebih dari 1.800 invoice telah diproses di FirstJournal sejak peluncuran di 2025, dari UMKM retail hingga bisnis F&B Indonesia — dan pola pembayaran borongan multi-periode adalah salah satu use case yang paling sering digunakan oleh bisnis konveksi dan percetakan yang bergabung di platform ini.
Regulasi dan Peraturan:
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (berlaku efektif Januari 2024)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 93 tentang mekanisme pengupahan
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PPh Final 0,5% UMKM)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 13 tentang sanksi administrasi
Besaran PTKP yang digunakan mengacu pada:
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP TK/0 = Rp 54.000.000/tahun; K/1 = Rp 58.500.000/tahun; K/2 = Rp 63.000.000/tahun)
Catatan: Angka threshold Rp 450.000/hari untuk pekerja harian lepas merujuk pada ketentuan PMK 168/2023. Pembaca disarankan untuk memverifikasi besaran terkini di laman resmi DJP (www.pajak.go.id) karena peraturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu.
